Sejak di lantik menjadi Bupati Gunungkidul pada bulan Februari 2020, Sunaryanta sudah melakukan lima kali perombakan pejabat.


Menurut ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti penataan yang terlalu sering bisa menimbulkan kegaduhan di lingkungan pegawai sehingga bisa memepengaruhi kinerja.


Apalagi bupati sudah berkomitmen akan mengevaluasi setiap tiga bulan sekali dan mengganti pegawai yang tidak sesuai.


Endah menyuarakan tentang pelantikan yang di lakukan pada Selasa (4/1/2022). Tidak hanya mengisi posisi pegawai di organisasi perangkat daerah yang baru. Namun demikian, ada juga pergeseran pejabat untuk menduduki jabatan baru.


Kocok ulang perdana dilaksanakan pada Sabtu (28/8/2021). Saat itu, ada 11 pejabat eselon II yang dirotasi guna menduduki jabatan baru. 


Berselang satu bulan atau tepatnya Sabtu (26/9/2012), bupati melakukan rotasi untuk pejabat eselon III dan IV dengan melibatkan sebanyak 297 pegawai.


Sedangkan penataan ketiga dilakukan pada Jum'at (17/12/2021) dengan melibatkan tiga pejabat eselon II. 


Adapun penataan keempat dilaksanakan pada Kamis (30/12/2021) meliputi 122 pegawai di lingkup pemkab. Endah mengakui, penataan pejabat merupakan kewenangan yang dimiliki bupati.


Menurut Endah, penataan leboh ideal di lakukan setiap satu tahun anggaran sehingga di ketahui secara pasti indikatornya.


Endah juga akan meminta komisi A untuk malakukan pencermatan dan pengawasan terkait proses penataan jabatan.


Dikutip dari harianjogja, Sunaryanta kemarin tidak menampik sering melakukan bongkar pasang di struktur pejabat di pemkab. Langkah ini diambil sebagai penyegaran serta pembinaan di lingkup kepegawaian.


“Akan kami evaluasi 3 bulan sekali,” katanya.


Menurut Sunaryanta, evaluasi dan pergantian pegawai ini juga sebagai upaya mencari pejabat yang pas serta berkinerja bagus dan memiliki etos kerja yang baik. 


“Ya kalau tidak optimal, maka akan diganti hingga ditemukan pejabat yang pas,” katanya.